Beranda

Dunia pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan. Perubahan program, pelaksanaan, evaluasi dan harapan melalui implementasi dari berbagai aspek untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seiring diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan untuk dapat meningkatkan impropisasi, motivasi, inovasi dan kreatifitas yang luas agar mampu dan dapat membangkitkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan segala bidang, umumnya dan pembangunan pendidikan pada khususnya. Upaya pemerintah untuk melakukan penyempurnaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.

Sebelumnya manajemen pendidikan merupakan kewenangan pusat pada masa yang telah lalu dengan paradigma Top-down atau Sentralistik dan hal ini dirasa kurang mendorong tumbuhnya inspirasi peningkatan kwalitas.

Maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah kota atau kabupaten dengan paradigma buttom-up atau desentralistik dalam wujud pemberdayaan sekolah dan kepala sekolah berada pada lini depan (line stap) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut secara langsung, maka dituntut perencanaan yang ideal tentang kondisi pendidikan yang diharapkan dimasa depan. Agar dapat memenuhi kepentingan tersebut diperlukan paradigma baru perlunya diterapkan manajemen berbasis sekolah (school based managemen) agar dapat mengelola pendidikan sesuai tuntutan reformasi diera globalisasi. Penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) memberikan otonomi luas kepada sekolah melalui kepala sekolah yang tidak terlepas dari perangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis sesuai dengan kondisi sekolah. Kesungguhan dalam menjalankan tugas menjadi motor penggerak untuk mempercepat terealisasinya tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003.